Desa adat adalah unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Dimana yang namanya warisan idealnya harus selalu dijaga oleh setiap masyarakat.

Sifat menjaga dan peduli akan Desa Adat terlihat oleh sosok Gubernur Bali Wayan Koster. Memberikan anggaran dana sebesar 300 juta /Desa Adat tahun 2020 untuk meningkatkan peran dan fungsi Desa Adat sesuai dengan Perda Bali no 4 Tahun 2019 dan Pergub Bali 34 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan Desa Adat. Tentunya diharapkan masing-masing Desa Adat bijak menggunakan anggaran yang akan diberikan.

 

Foto : I Putu Putra Jaya Wardana.SE.MT (MsTR) (Baju hitam)/ Dr.Eng. I Wayan Kastawan.ST.MA (Baju merah)

 

Menyambut dan mendukungnya kebijakan Bapak Gubernur Bali dalam hal tersebut salah satu anak muda bernama I Putu Putra Jaya Wardana. SE.MT (MsTR) dan Dr. ENG I Wayan Kastawan. ST.MA membuat terobosan berupa aplikasi bernama SIKUAT “Sistem Keuangan Adat”. Melihat banyaknya kasus berdasarkan informasi dari ICW (Indonesia Corruption Watch) yakni korupsi dana desa seperti : penyalahgunaan anggaran, anggaran fikif, penggelembungan anggaran , penggelapan, dan suap.

Diharapkan dengan aplikasi SIKUAT mampu menekan atau mengurangi kasus-kasus yang kerap terjadi, sehingga warisan yang bernama Desa Adat tidak tercoreng. kata kedua pemuda Putra-Kasta saat diwawancarai.

Instagram : punapigatra_

Facebook : Punapi_Gatra_Bali

Email : gatrapunapi@gmail.com